Feeds:
Posts
Comments

Era 1960-an
A. W.W. Rostow: Teori Pertumbuhan Linear (Linear-Stages Theory):

Pada tahun 1960, Walt Rostow mempublikasikan The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Rostow menulis tentang “pertumbuhan ekonomi” bukan “pembangunan”. Melalui pemikirannya, ada jalan menuju kepada “pembangunan” dengan tahap terakhir yang dikenal dengan era konsumsi masa yang tinggi.

Karenanya, dalam istilahnya, “pembangunan” dipahami sebagai suatu kondisi negara dimana penduduk dapat mengeluarkan banyak uang untuk membeli produk-produk. Pembangunan kemudian lebih mengambil tempat pada konteks kapitalis, ketimbang komunis. Sebagai suatu proses, “pembangunan” dipahami dalam kaitannya dengan modernitas, dan sebuah pergerakan dari masyarakat agrikultural dengan serangkaian praktek budaya tradisional untuk menuju kepada suatu negara industri yang lebih rasional dan berfokus pada ekonomi.

Ia menganalogikan proses ini seperti pergerakan pesawat sepanjang landasan pacu hingga mencapai titik take-off dan kemudian terbang.

B. Paul Rosenstein-Rodan: The Big Push Theory
Menurut Rosenstein-Rodan, kalau negara berkembang mau memutus rantai kemiskinan maka perlu ada “investasi berskala besar” di sektor industri (big push). Investasi dalam skala besar ini akan menciptakan interaksi yang sinergis diantara berbagai sektor.

Namun hal ini sulit sekali dilakukan dalam suatu frame pasar alami. Para wirausahawan akan berpikir matang untuk menerapkan konsep big push ini berdasarkan kalkulasi untung-ruginya. Karenanya, sektor-sektor produksi yang potensial tidak dapat “digarap” oleh pasar (privat) karena keraguan pasar untuk membuat keputusan investasi. Apalagi untuk menjalankan konsep big push ini, diperlukan dukungan infrastruktur sosial seperti: jalan, jembatan, pelabuhan, sistem komunikasi, rumah sakit, sekolah, irigasi, dan sebagainya.

Rosenstein-Rodan mengklaim bahwa ia telah membuat beberapa inovasi. Pertama, terkait dengan pengangguran terselubung (disguised unemployment) khususnya dalam sektor pertanian akan mengalami peningkatan output total mengingat dukungan infrastruktur sosial menjadi penting dalam pembangunan. Kedua, investasi berskala besar berpotensi memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di luar dari yang diprediksi. Ketiga, investasi berskala besar dapat menghasilkan tenaga-tenaga terlatih dan profesional.

C. Teori Lingkaran Setan (Vicious Circle Theory)
Esensi dari teori ini adalah kemiskinan mengekalkan dirinya dalam pengukuhan lingkaran setan pada dua sisi yakni supply dan demand. Pada sisi supply, karena pendapatan rendah, konsumsi tidak dapat diubah menjadi tabungan sehingga tidak ada pembentukan kapital. Minimnya modal (capital) menyebabkan produktivitas rendah, sehingga tingkat pendapatannya rendah. Sebuah negara menjadi miskin karena sebelumnya terlalu miskin untuk menabung dan menginvestasi. Atau seperti yang dikatakan oleh Jeffrey Sachs (2005:56) mengenai jebakan kemiskinan (the poverty trap): “kemiskinan itu sendiri yang menjadi sebab terjadinya stagnasi ekonomi. Jepang memiliki angka tabungan tinggi sepanjang periode pertumbuhan ekonomi sepanjang dekade 1950an, 1960an, dan 1970n, serta Macan Asia (Malaysia, Thailand) memiliki angka tabungan yang tinggi menyiratkan sisi lain dari koin lingkaran setan. Ketika negara-negara kian kaya, mereka menabung lebih, menciptakan suatu virtuous circle dimana angka tabungan yang tinggi akan membawa pertumbuhan yang lebih cepat (Edwards 1995; Economist 1995b:72; World Bank 2003i:218–220).

Pada sisi demand, karena pendapatan rendah, ukuran pasar (misalnya untuk barang konsumsi seperti sepatu, tekstil, dsb.) menjadi terlalu kecil untuk melibatkan investor potensial. Minimnya investasi menyebabkan produktivitas dan pendapatan rendah. Sebuah negara miskin karena sebelumnya terlalu miskin untuk menyediakan pasar untuk mendorong investasi.

D. Pertumbuhan Berimbang Vs Tak Berimbang (Balanced Versus Unbalanced Growth)
Balanced Growth
Debat pembangunan pada 1940-an hingga 1960-an berkenaan dengan konsep balanced growth versus unbalanced growth. Oleh para penganjurnya, esensi dari konsep balanced growth adalah modal (capital) atau investasi harus ditanamkan dalam “berbagai sektor” yang saling mendukung satu sama lain. Ragnar Nurkse (1953) memandang strategi ini sebagai satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari lingkaran setan kemiskinan. Tesis ini mendukung tesis big push theory (Paul Rosenstein-Rodan), bahwa suatu strategi “gradualisme” akan mengalami kegagalan. Perlu ada upaya untuk mengatasi inersia yang inheren dalam ekonomi yang stagnan. Situasinya dianalogikan dengan sebuah mobil yang macet di tengah salju: mobil itu tidak akan bergerak dengan sedikit dorongan perlahan-lahan; ia memerlukan suatu dorongan yang kuat (a big push).
Unbalanced Growth
Menurut teori unbalanced growth (Albert O. Hirschman, 1958), investasi hanya ditanam dalam sektor strategis tertentu yang merupakan leading sector, dan ini akan menciptakan peluang investasi lebih lanjut. Ini merupakan jalan terbaik untuk pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, tesis the big push terlalu gloomy bagi LDCs: mereka tidak memiliki keahlian untuk melakukan suatu upaya yang masif.

Kekurangan utama dalam negara terbelakang (LDC) tidak terletak pada suplai tabungan, tetapi keputusan untuk berinvestasi oleh para entrepreneurs dan pembuat keputusan. Kemampuan untuk berinvestasi tergantung pada jumlah dan keberadaan investasi. Hirschman percaya bahwa negara-negara miskin memerlukan suatu strategi pembangunan yang mendorong keputusan investasi.

Ia menyatakan bahwa karena risorsis dan kemampuan terbatas, tesis big push lebih masuk akal jika diterapkan secara strategik dalam industri tertentu. Pertumbuhan kemudian akan menyebar dari satu sektor ke sektor lainnya.

Model Perubahan Struktural
Oleh Todaro (2000), terjadinya pergeseran secara gradual diistilahkan sebagai “model perubahan struktural”. Dasar dari model pembangunan ini adalah terjadinya pergeseran ekonomi nasional dari pembangunan desa (rural) yang notabene menekankan pertanian menuju kepada pembangunan kota yang menekankan penguatan industri.

W. Arthur Lewis adalah salah seorang teorist kunci dari model pembangunan ini. Melalui pengalamannya di Karibia, ia kemudian mengkaji hakekat pembangunan ekonomi. Menurutnya, ada dualisme ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara “terbelakang” (underdeveloped). Pertama, sektor “tradisional”, umumnya merupakan pertanian subsisten. Kedua, sektor “modern” yang bercorak pertanian komersial, plantasi, dan manufaktur. Bagi Lewis, konsep “pembangunan” mengambil tempatnya ketika surplus tenaga kerja bergerak dari sektor tradisional ke modern yang kapitalis. Karena ada begitu banyak “surplus” tenaga kerja di wilayah desa (rural), upah di sektor modern tidak akan meningkat sampai surplus tenaga kerja telah terserap (Lewis, 1964).

Lewis menekankan bahwa seharusnya negara-negara sudah harus mulai membangun sektor “modern”, khususnya bagaimana negara harus menambah uang untuk kegiatan investasi manakala tabungan masyarakat terbatas sebagai akibat dari tingginya tingkat kemiskinan.

Sebagai suatu jalan keluar dari jebakan ini, ia mendukung perlunya investasi luar negeri. Pemerintah perlu melibatkan perusahaan-perusahaan luar negeri agar mau menginvestasikan modalnya dalam pembangunan domestik melalui suatu proses yang disebut “industrialization by invitation” (Lewis, 1955).

Dimensi Spasial
Seperti diketahui bersama, pembangunan tidak hanya memiliki dimensi sosial saja tetapi juga spasial. Persis seperti kebijakan pembangunan menurut model Keynesian yang menuju kepada terciptanya “efek tetesan ke bawah” (trickle down effect), begitu juga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh setiap wilayah (region) yang berbeda. Bagi Albert Hirschman (1958), pertumbuhan secara spasial adalah bagian dari suatu proses pembangunan.

Berdasarkan pada pengalamannya di Amerika Latin, ia berpendapat bahwa lebih masuk akal apabila pembangunan ekonomi, khususnya industrialisasi, dapat terkonsentrasi secara spasial ketimbang harus mencapai angka pertumbuhan yang merata di seluruh bagian negara. Argumennya adalah bahwa apa yang disebut sebagai “growth poles” akan menjadi foci bagi pembangunan ekonomi, namun sepanjang waktu, manfaat dari proses pembangunan akan menyebar dan derajat polarisasi akan berkurang. Ia mengakui bahwa kondisi yang ada di negara-negara miskin mungkin memerlukan bentuk pendekatan pembangunan yang berbeda. Dibalik ide “unbalanced growth” dan “growth poles” akan lebih mudah mengetahui konsepsi pertumbuhan sebagai suatu proses yang lebih alami atau tidak.

Gunnar Myrdal (1957), seorang ekonom Swedia, juga menyoroti ketimpangan spasial (spatial inequalities) melekat dalam model pembangunan ekonomi yang menekankan pasar bebas. Hal ini dapat dilacak dalam karyanya yang berjudul Economic Theory and Underdeveloped Regions. Namun tidak seperti Hirschman, Myrdal tidak percaya bahwa polarisasi spasial secara otomatis akan reversed ketika pembanguna ekonomi mencapai suatu level tertentu.

Menurutnya, manakala suatu wilayah mulai tumbuh secara ekonomi maka akan ada penarikan sumber daya manusia, risorsis, dan dana ke daerah tersebut sehingga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan selanjutnya. Dengan demikian terjadi penipisan kontribusi orang dan risorsis pada pembangunan di wilayah atau daerah lainnya. Hal ini yang kemudian disebut sebagai “backwash effects”.

Bagi Myrdal, satu-satunya cara untuk mengurangi efek dari spatial inequalities adalah melalui intervensi pemerintah. Menurutnya, apabila perencanaan pemerintah lebih efisien maka tidak perlu ada variasi wilayah dalam angka pertumbuhan ekonominya. Akan tetapi, ia menyadari sepenuhnya bahwa dalam banyak situasi pemerintah dalam banyak negara tidak mampu mencapai hal tersebut (Myrdal 1970). Menurutnya perlu adanya strong states untuk menjamin agar mekanisme perencanaan dapat diimplementasikan. Keyakinan Myrdal mengenai perencanaan sebagai suatu solusi bagi “masalah-masalah pembangunan” sangat tepat dengan apa yang disebut sebagai sebuah pendekatan teknokratik Eurocentric.

Era 1970-an: Neo-Liberalisme
Bagi kebanyakan pemerintah di bagian Utara, pembangunan dalam periode sesudah Perang Dunia II dapat dicapai melalui berbagai variasi dalam pendekatan Keynesian. Pendekatan ini berdasarkan pada intervensi pemerintah pada level nasional dan bantuan luar negeri pada skala internasional. Perspektif ini berubah sepanjang era 1970-an ketika peran negara mulai dipertanyakan.

Pada era 1970-an, beberapa teorist mulai berpendapat bahwa keterlibatan negara yang begitu luas dalam aktivitas ekonomi telah menciptakan inefisiensi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Teorist ini, diantaranya Deepak Lal (1983) dan Bela Balassa (1971, 1981) berdasarkan pada teori the invisible hand. Bagi para teorist neo-klasik dan neo-liberal, agar ada kesejahteraan bagi semua orang maka pemerintah perlu mengurangi intervensinya dan biarkan pasar menetapkan harga. Hal ini akan menciptakan alokasi risorsis yang paling efisien. Bantuan luar negeri juga menyebabkan terjadinya inefisiensi dan karenanya bentuk intervensi seperti itu perlu dikurangi.
Toye (1993) menggambarkan pergeseran teori pembangunan ini sebagai suatu “counter-revolution”. Ia menyimpulkan ada 3 pendekatan kebijakan yang harus dihadapi:

  1. Meluasnya cakupan sektor publik.
  2. Penekanan lebih pada kebijakan investasi dalam modal fisik seperti infrastruktur, ketimbang modal sosial seperti pendidikan dan kesehatan;
  3. Meluasnya penggunaan kontrol ekonomi seperti tarif, subsidi dan kuota yang mendistorsi harga. (Toye, 1993).

Ketiga hal tersebut berkaitan dengan aspek internal sebuah negara. Tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan ekonomi. Misalnya, Balassa lebih menekankan pada liberalisasi perdagangan. Dengan menggunakan kasus 4 negara di Amerika Latin dan 4 negara di Asia, Balassa (1971) mengkaji peran negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi di balik berbagai hambatan tarif.

TEORI KLASIK PEMBANGUNAN

Era 1700-an – 1800-an

A. Adam Smith: Kapitalisme dan Pertumbuhan
Melalui An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), Adam Smith merespon kebijakan perdagangan di Eropa Barat. Saat itu, “perdagangan” jadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kekuasaan ada di tangan perusahaan dagang raksasa (misalnya the East India Company). Agar kepentingan mereka terjaga, ditetapkan kebijakan proteksionisme (berupa penetapan tarif tinggi untuk barang impor) yang menyebabkan kompetisi menjadi sangat terbatas. Hal ini membuat harga barang produksi dalam negeri menjadi lebih murah.

Menurut Adam Smith, mestinya perhatian ditujukan pada “produksi”. Logikanya sederhana: ada produksi maka ada pembagian tenaga kerja (division of labor); ada pembagian kerja, ada perbaikan produktivitas; Kalau ada perbaikan produktivitas, ada perbaikan pertumbuhan ekonomi.

Pelaksanaan sistem akan diatur oleh “the invisible hand of market”. Smith percaya individu bertindak mengikuti kepentingan pribadi (self-interest); apabila suatu produk dirasa terlalu mahal maka tidak ada yang membelinya dan penjual akan mengurangi harga, atau menjual sesuatu yang lain. Juga, jika gaji terlalu rendah, pegawai akan mencari pekerjaan yang lain.

Pandangan Smith ini masih mempengaruh proses pembangunan ekonomi hingga dewasa ini. Pendekatan pasar (market-based approach) dalam pembangunan ekonomi juga diistilahkan dengan laissez-faire economics.

B. David Ricardo: Teori Diminishing Return dan Comparative Advantage
David Ricardo merupakan pendukung perdagangan bebas (free trade) dan pengembang teori Keunggulan Komparatif (comparative advantage). Menurut teori ini, setiap negara berfokus pada persoalan produksi. Spesialisasi diperlukan sehingga produksi menjadi lebih efisien. Dengan demikian ada kemampuan untuk proses pertumbuhan dan risorsis dapat digunakan secara lebih efektif.

David Ricardo, melalui Principles of Political Economy and Taxation (1817) pesimistis tentang kemungkinan terjaganya pertumbuhan ekonomi. Bagi Ricardo, pertumbuhan dibatasi oleh kelangkaan lahan (land scarcity).

C. Teori Malthus: Populasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk terjadi manakala pendapatan naik di atas level subsisten. Keterkaitan antara pendapatan dan pertumbuhan ini dijelaskan dengan logika berikut: jika rata-rata pendapatan per orang naik (karena semakin baiknya iklim dan tingginya output yang dihasilkan) maka akan ada lebih banyak pangan dan kebutuhan lainnya. Jika pendapatan dan suplai pangan melebihi apa yang disyaratkan untuk kegiatan subsisten maka tambahan anak akan tetap ada.

Dalam formula Malthus, pertambahan penduduk mengikuti “geometric progression,” yakni jumlah penduduk tumbuh menurut angka 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024, 2,048, dan seterusnya. Bagi Malthus, prinsip ini terjadi pada setiap generasi, ketika upah meningkat di atas level subsisten merupakan faktor utama untuk memahami mengapa kelas yang lebih miskin tetap miskin.

Keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dengan kemiskinan dijelaskan dengan logika berikut: batas tertinggi ekspansi penduduk adalah ketika lahan sudah tidak mampu lagi untuk menghasilkan cukup pangan. Produksi kebutuhan pangan tentunya tidak dapat dijaga sesuai dengan ledakan penduduk. Ketika lahan semakin sering ditanam maka angka fertilitas cenderung menjadi rendah. Produktivitas lahan akan berkurang, sehingga pertumbuhan output total akan lambat.

Malthus percaya bahwa output pertanian hanya dapat meningkat dalam “arithmetic progression,” yakni menurut angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Cepat atau lambat, populasi yang kian meningkat akan dihadapkan dengan lebih lambatnya pertumbuhan produksi pangan. Tidak hanya tidak meningkat, bahkan lebih dari itu, pendapatan per orang akan jatuh di bawah level subsisten. Kalau ini terjadi akan menyebabkan kelaparan, bahkan penurunan populasi. Titik keseimbangan (equilibrium) akan terjaga manakala pertumbuhan populasi berjalan konsisten dengan peningkatan produksi pangan.

Malthus tidak menyadari kalau angka pertumbuhan populasi tergantung pada perbedaan antara angka kelahiran dan kematian. Setiap faktor yang mengurangi angka kelahiran dan/atau meningkatkan angka kematian akan cenderung memperlambat angka pertumbuhan penduduk.

D. Karl Marx: Pembangunan Kapitalisme
Marx mengkritik pendekatan pembangunan yang bersifat ”ahistoris”. Para analisis ekonomi klasik memandang proses pembangunan ibaratnya fotografi: hanya menggambar realitas pada waktu tertentu.

Karena itu, pembangunan sebaiknya didekati dengan pendekatan dialektikal. Pendekatan ini memandang proses pembangunan sebagai suatu gambar bergerak (moving picture): mengamati fenomena sosial dengan cara mengkaji ”tempat” dan ”proses” perubahannya. Sejarah bergerak dari satu tahap ke tahap yang lain, berdasarkan perubahan cara mengatur kelas-kelas sosial dan relasi antar kelas tersebut. Konflik antara kekuatan produksi (pengetahuan dan teknologi, organisasi produksi, dan pengembangan keahlian manusia) dan relasi produksi yang ada (ketepatan dan distribusi output serta cara berpikir masyarakat, dan ideologi) memberikan pergerakan yang dinamis dalam interpretasi materialis. Interaksi antara kekuatan dan relasi produksi membentuk politik, hukum, moralitas, agama, budaya, dan gagasan-gagasan.

Berbeda dengan pakar yang lain, menurut Karl Marx, kapitalisme tidak selamanya ada dalam sebuah masyarakat. Kapitalisme hanya merupakan satu tahap perkembangan historis masyarakat, meskipun hal ini tidak dialami oleh semua negara pada saat yang sama. Marx percaya kapitalisme pada akhirnya akan menciptakan suatu sistem ekonomi sosialis, dan karenanya, komunis.

Marx mengagumi kekuatan yang dimiliki oleh kapitalisme, suatu sistem yang telah berhasil menciptakan kesejahteraan dalam ratusan tahun. Namun yang ”mengganggu” Marx adalah faktor human cost dalam menghasilkan kesejahteraan dan distribusi satu-sisi. Marx percaya bahwa sebenarnya hanya kelas pekerja – proletariat – yang menghasilkan kesejahteraan melalui kekuatan buruhnya. Sedangkan kaum kapitalis memberikan kontribusinya semata-mata dari posisi sebagai pemilik sarana produksi.

Marx berpendapat bahwa ketidakmerataan distribusi kepemilikan sarana produksi adalah hasil dari suatu proses historis dimana petani kehilangan akses lahan dan dipaksa untuk masuk ke kota dan menjadi pekerja. Karenanya ia berpendapat bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat kapitalis tidak adil.

Meski demikian, transisi menuju sosialisme dapat dicapai bila kapitalisme telah mencapai tahap perkembangan yang cukup tinggi. Bagi Marx, tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dalam lingkungan ekonomi kapitalis adalah suatu prakondisi bagi masa depan sosialis, dan sistem ekonomi komunis akan mengikutinya.

Era 1920-an – 1930-an: John Maynard Keynes
Para penganut ekonomi klasik percaya bahwa pasar merupakan suatu mekanisme untuk memaksimalkan efisiensi risorsis. Namun pada tahun 1929 dan 1930 terjadi Kejatuhan Wall Street (Wall Street Crash) dan adanya Depresi Hebat (Great Depression) di Amerika. Ketika terjadi kegagalan mekanisme pasar bebas untuk mencapai titik equilibrium, para ekonom mulai membangun pemahaman baru tentang ekonomi negara. Yang paling mencengangkan adalah pemikiran ekonom Inggris yakni John Maynard Keynes yang pada tahun 1936 mempublikasikan The General Theory of Employment, Interest, and Money.

Keynes berpendapat bahwa pasar bebas tidak selamanya menjadi kekuatan positif seperti yang diyakini banyak orang. Menurutnya, kunci utama untuk pertumbuhan adalah “investasi nyata” (real invenstment), misalnya dalam proyek infrastruktur baru. Investasi ini akan memberikan efek positif bagi penciptaan lapangan kerja dan selanjutnya menghasilkan kesejahteraan melalui multiplier effect. Misalnya, apabila pemerintah mendanai pembangunan jalan, hal ini menciptakan pekerjaan tidak hanya untuk pembangun jalan, tetapi juga untuk suplier material jalan dan alat-alat lain. Para pekerja akan mengeluarkan uang untuk pekerjaan orang lain, dan perusahaan akan menghasilkan profit yang akan diinvestasikan lebih lanjut.

Keynes melihat adanya ”peran pemerintah” dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung ”investasi”, pemerintah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan moneter seperti mengubah interest rates, atau secara langsung melalui government expenditure. Pengeluaran pemerintah (government expenditure), karenanya, merupakan suatu jalan untuk “menangkal krisis”.

Pendahuluan
Sebagai sebuah sistim sosial yang dibalut dengan berbagai aturan internal, birokrasi publik menjadi ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Bahkan boleh dikata, dari berbagai aktor yang terlibat dalam tata pemerintahan (governance), birokrasi masih dipandang sebagai aktor yang paling legitimit.

Terkait dengan hal tersebut, harapan publik adalah birokrasi harus mampu mewujudkan the greatest good for the greatest number, sesuatu yang paling esensial dalam seluruh perjalanan birokrasi. Pada saat yang bersamaan, birokrasi dengan segala nilai (values) yang bersaing di dalamnya harus mampu mengedepankan nilai-nilai demokrasi (kesetaraan, keadilan, penghargaan terhadap HAM, dan sebagainya), disamping pemenuhan akan nilai-nilai birokrasi (efisiensi, efektivitas, dan sebagainya). Ketika terjadi pertentangan diantara kedua kategori nilai di atas, munculah persoalan yang sedemikian kompleksnya di birokrasi.

Dalam perjalanannya sebagai sebuah sistim sosial, tidak sedikit tantangan yang dihadapi birokrasi. Diantara berbagai tantangan tersebut, korupsi di internal birokrasi tampil dengan derajat dan bentuk yang berbeda-beda. Oleh banyak pakar, korupsi bahkan telah dianggap sebagai virus mematikan yang mengancam eksistensi birokrasi itu sendiri. Birokrasi yang korup kemudian lambat laun menuju kepada kepunahannya sebagai sebuah sistim sosial masyarakat.

Dalam jangka pendek, mencari jalan keluar dari persoalan korupsi memang selalu sulit, namun menetapkan solusi yang permanen pun adalah tidak mungkin. Hal ini mengingat sebab, tipe, dan akibat dari korupsi bisa berbeda-beda dan karenanya membutuhkan solusi yang berbeda pula.

Definisi Korupsi
Salah satu definisi korupsi yang menurut penulis paling representatif adalah pendapat yang dikemukakan oleh Nye, bahwa korupsi adalah “behavior which deviates from the formal duties of a public role because of private-regarding (personal, close family, private clique) pecuniary or status gains; or violates rules against the exercise of certain types of private-regarding influence” (1967). Nye secara spesifik mengatakan bahwa korupsi mencakup bribery, nepotism, dan misappropriation. Dalam pandangan Nye di atas, penggunaan jabatan publik secara tidak sah demi mendapatkan keuntungan pribadi sudah cukup mengindikasikan terjadinya korupsi. Korupsi menunjukkan ketiadaan integritas dalam pemerintah, salah guna kekuasaan, dan kebijakan yang cenderung kooperatif dengan keuntungan personal baik itu ekonomi, sosial, politik, atau ideologi (Johnston 1986; Warburton 1998).

Hodgkinson (1997) membagi 2 tipe korupsi yakni primary corruption dan secondary corruption. Primary corruption adalah bentuk korupsi yang tidak mengancam masyarakat secara keseluruhan. Dalam kategori ini, orang yang melakukan korupsi masih bisa menerima norma-norma legal. Seseorang mungkin saja melakukan penyimpangan, namun mereka masih menerima aspek penegakan hukum dan akan dihukum jika terbukti korupsi. Sedangkan secondary corruption adalah wujud korupsi yang lebih serius dimana sistem politik membuat orang untuk korupsi dan tidak ada perhatian terhadap aspek punishment atau perasaan bersalah. Jenis korupsi ini muncul karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan korupsi ini memiliki efeki korosif pada tata pemerintahan, yang mengancam sistem, kemudian tercipta kultur dimana korupsi menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. (Hodgkinson 1997).

Munculnya korupsi di birokrasi disikapi secara berebeda-beda. Secara politik, korupsi dapat mengatasi perbedaan diantara para elit, memberikan akses kepada risorsis publik, mendukung integrasi nasional, dan memperkuat institusi politik. Di lain pihak, korupsi memperparah konflik etnik dan antar wilayah dan mengurangi legitimasi politik.

Secara ekonomi, korupsi bisa mendorong pembentukan kapital, mempercepat proses transaksi, dan membuka ekonomi bagi para enterpreneur. Di lain pihak, korupsi mendorong ekspor risorsis secara ilegal, mendorong konsumsi, dan mengakibatkan pekerjaan publik menjadi tidak produktif.

Secara administrasi, korupsi memberikan kontribusi bagi fleksibilitas dan efisiensi dengan cara memperlancar kerja unit-unit pemerintah dan mengurangi dampak dari program dan kebijakan yang dirumuskan secara buruk serta pembuatan keputusan yang lemah. Di lain pihak, korupsi menghasilkan rasa tidak percaya kepada seluruh birokrasi publik, menghambat delegasi kewenangan, dan mengurangi produktivitas.

Sebab-sebab Terjadinya Korupsi

Ada 3 alasan teoritis tentang kerawanan korupsi di birokrasi. Pertama, alasan kejarangan (scarcity). Kecenderungan untuk melakukan korupsi biasanya terdapat dalam masyarakat miskin. Dengan logika bahwa semakin miskin sebuah masyarakat maka masyarakat tersebut akan semakin berkekurangan. Untuk memenuhi kekurangan, orang kemudian melakukan korupsi. Kedua, korupsi muncul karena lemahnya moralitas insan yang ditandai dengan ketidakmampuan individu untuk menentukan benar dan salah. Berkaitan dengan hal ini, korupsi kemudian dipandang sebagai bagian dari perilaku manusia yang senantiasa ada dalam setiap peradaban manusia. Ketiga, munculnya perilaku korupsi dikaitkan dengan lemahnya tata pemerintahan (governance). Korupsi muncul karena pemerintah belum mampu melakukan penegakkan hukum sehingga setiap orang bisa saja melakukan korupsi karena ia merasa yakin hukum tidak akan datang padanya.

Lebih jauh, Dobel (1978, 958) menandaskan adanya sebab-sebab moral, politik, ekonomi, dan sosial dibalik aktivitas korupsi. Terjadinya korupsi karena ketidakmampuan moral untuk membuat komitmen yang rasional, simbol, dan institusi yang membawa manfaat bagi kesejahteraan publik. Korupsi menunjukkan runtuhnya loyalitas terhadap kesejahteraan bersama berasal dari interaksi manusia dengan ketidaksetaraan kesejahteraan, kekuasaan, dan status yang begitu sistimatis. Korupsi pemerintah berakibat pada konflik politik, termasuk kemunculan faksi-faksi semi-pemerintah dan sistem kelas yang terpolarisasi. Pertentangan antar faksi meruntuhkan dasar struktur politik masyarakat dan munculnya korupsi yang sistimatis dalam seluruh aspek kehidupan politik.

Terkait dengan hal di atas, Caiden (2001) memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Menurutnya, persoalan korupsi bisa saja muncul di birokrasi karena 5 hal. Pertama, sebab sistemik. Dengan asumsi bahwa birokrasi tidak hidup dalam ruang yang hampa maka terjadinya korupsi di birokrasi bisa disebabkan karena insititusi politik yang lemah. Ini sangat jelas terjadi ketika pengambilan keputusan di birokrasi tidak mengedepankan kepentingan umum (public interest). Sebaliknya, kepentingan sesaat partai politik, lembaga legislatif, dan kelompok kepentingan yang lain selalu mendapat tempat utama dalam setiap proses pengambilan keputusan di birokrasi. Selain lemahnya insititusi politik, ketidakberhasilan dalam mereformasi institusi pemerintah daerah yang ditandai dengan masih dianutnya spoil system dan partisanship telah menguatkan korupsi institusional. Ditunjang dengan organisasi dan hukum yang tidak efektif, lemahnya audit dan kontrol internal, partisipasi minim dalam keputusan, dan ketiadaan standar diskresi kemudian menstimuli munculnya korupsi secara masif (Caiden 1979, 296). Studi empirik pun kian menegaskan bahwa korupsi memiliki hubungan yang erat dengan ukuran/besaran birokrasi (Meier and Holbrook 1992, 138).

Kedua, terjadinya korupsi karena argumentasi fungsional. Dalam konteks ini, korupsi dipandang mempercepat proses pemerintah dan mendatangkan hasil yang lebih diinginkan. Misalnya dalam membuat berbagai kesepakatan kontrak yang seringkali memakan waktu lama, mahal, dan tidak pasti. Untuk alasan ini, proses pembuatan keputusan telah menciptakan bottleneck antara apa yang diinginkan dan apa yang didapat publik. Di sini kemudian korupsi adalah sarana yang memiliki ongkos yang relatif lebih sedikit ketimbang bentuk pengaruh yang lain.

Menurut para revisionist fungsional, korupsi di negara-negara miskin dapat mendorong pembangunan ekonomi, partisipasi politik, implementasi kebijakan, dan efisiensi administrasi. Robert Merton (1957) menandaskan bahwa mesin politik klasik, meskipun korup, memiliki beberapa fungsi laten yang bermanfaat. Pemimpin politik menjadi sarana penting dalam kekuasaan terpusat, mesin politik menjadi sarana yang menjamin bantuan bagi individu atau kelompok, termasuk kaum miskin yang memerlukan pekerjaan dan bisnis yang memerlukan political privileges.

Dalam argumen fungsional, korupsi dapat membantu unifikasi dan stabilitas nasional, meningkatkan partisipasi dalam masalah-masalah publik, dan meningkatkan akuntabilitas birokrasi terhadap insitutsi politik (Abueva 1966). Korupsi mampu menggabungkan kelompok yang teralienasi satu sama lain dan memberikan solusi alternatif terhadap kekacauan yang terjadi (Huntington 1968). Korupsi memperkuat institusi politik, mengkonsolidasikan para elit (Scott 1972). Korupsi merangsang pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan mekanisme alokasi pengganti untuk tujuan-tujuan investasi dan memobilisasi birokrasi untuk menjadi lebih energik (Bayley 1966; Leff 1964; Tilman 1968). Korupsi meningkatkan responsivitas birokrasi, mengurangi red tape, mempercepat urusan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Dwivedi 1968).

Ketiga, terjadinya korupsi bisa dikaitkan dengan argumen kultural. Dalam konteks ini, diyakini bahwa setiap negara memiliki “etos” korupsi sendiri-sendiri dan lingkungan politik yang korup merefleksikan masyarakat yang korup. Budaya politik memengaruhi jumlah dan tipe korupsi politik. Budaya politik juga memengaruhi respon ketika korupsi diketahui. Dilihat dari tipologinya, ada sekelompok orang yang biasanya tidak toleran dengan persoalan korupsi. Kelompok ini selalu menekankan aspek kejujuran. Tipe ini kemudian disebut sebagai moralistik. Dalam masyarakat yang individualistik, dalam konteks tertentu mereka bisa menerima budaya korupsi. Sedangkan dalam masyarakat tradisionalistik, orang yang aktif dalam politik selalu mengejar keuntungan personal (Elazar, 1972). Menggunakan model Elazar diatas, studi empirik menemukan bahwa korupsi politik lebih umum dijumpai dalam negara yang menganut kultur tradisionalistik dan jarang ditemukan dalam negara yang menganut kultur moralistik, dengan populasi yang kebanyakan berpendidikan, dan tingkat kemiskinan yang rendah.

Keempat, korupsi dilihat dari argumen ekonomi. Jika dilihat dari bingkai makroekonomi, akan menghasilkan efek yang membahayakan ekonomi sebuah bangsa. Korupsi menghambat terciptanya pasar bebas dan menghasilkan efek yang berbahaya bagi pembangunan ekonomi (Eigen 1996, 158).

Kelima, korupsi bisa dilihat dari argumen perilaku. Dalam suatu negara yang korup, tidak semua pegawai negerinya korup, dan tidak semua pegawai bersih dalam negara yang bersih (Nice 1983, 515). Karenanya, tidak seperti argumen sistemik, argumen perilaku menandaskan bahwa korupsi disebabkan karena individu yang tamak dan bukan karena sistem politik, lingkungannya, atau faktor ekonomi. korupsi adalah penetrasi dari kaum oportunis, yang mengabaikan aturan (Hodgkinson 1997, 24).

Berdasarkan keterangan di atas, beberapa generalisasi dapat ditarik dalam konteks korupsi. Pertama, korupsi dapat ditemukan dalam semua sistem politik, pada setiap level pemerintah, dan dalam pemberian layanan barang dan jasa publik. Kedua, korupsi beragam menurut asal, kejadian, dan pentingnya dalam wilayah geografis, kultur politik, ekonomi, dan administrasi yang berbeda. Ketiga, korupsi difasilitasi atau dihambat oleh kontek sosial (termasuk pengaruh internasional dan transnasional) dimana kekuasaan dijalankan. Keempat, korupsi memiliki sebab dan mengambil pola yang beragam dan tidak dapat diukur secara akurat. Kelima, korupsi sangat sulit dikikis dan berakar kuat karena kontrol cenderung bersifat formalistik, superfisial, temporer, dan bahkan kontra produktif. Keenam, korupsi dekat dengan kekuasaan, pembuatan keputusan kunci, dan kewenangan diskresi. Korupsi menjadi harga baik bagi akses kepada pembuat keputusan dan pengaruh dalam pembuatan keputusan. Ketujuh, korupsi ada dalam kondisi masyarakat yang relatif tidak stabil, kehidupan ekonomi yang tidak pasti, kesehatan yang tidak terdistribusi dengan baik, pemerintah yang tidak representatif, privatisasi risorsis pulik, faksionalisme, personalisme, dan dependensi. Kedelapan, korupsi cenderung mendukung perusahaan ilegal, underground economies, dan kejahatan yang terorganisir. Kesembilan, korupsi dapat dihambat dalam batas-batas yang masih dapat diterima jika ada keinginan politik (political will), etos demokratis, norma-norma administrasi yang legal-rasional, termasuk kejujuran dan integritas personal serta penegakkan etika publik secara efektif.

Korupsi tidak selamanya disamakan dengan perilaku yang ilegal. Faktanya, korupsi seringkali mencakup pula aktivitas yang secara teknis dianggap legal, penggunaan kewenangan secara tidak etis, dan dapat timbul tanpa ada manfaat finansial. Penyalahgunaan kekuasaan demi tujuan-tujuan politik, misalnya.

Faktor-faktor kontributor (contributory factors). Pertama, faktor psikologis, yakni akar korupsi ditemukan dalam kegagalan pembentukan karakter yang melekat dalam kondisi manusia. Kedua, ideologi (ideological) tertentu mengesahkan munculnya korupsi atau menghambat tindakan remedis, ideologi nihilistik dan tirani. Ketiga, eksternal (external) dalam pemahaman bahwa korupsi sifatnya menular. Tidak ada masyarakat yang terisolasi dari masyarakat lain. Begitu pula korupsi, bisa melampaui batas-batas yang ada. Keempat, persoalan ekonomi (economic) jelas menjadi sumber utama korupsi. Kelima, sosiokultural (sociocultural) yakni kegagalan mencapai kepentingan bersama disebabkan karena adanya konflik loyalitas, dimana tidak ada komitmen kepada kepentingan yang lebih luas. Jabatan publik digunakan untuk keuntungan partisan. Keenam, teknologi (technological). kegagalan teknologi dan sistem administrasi membuat korupsi menjadi tidak terdeteksi, dan mengaburkan proses investigasi. Kekuatan setiap faktor yang bersaing ini kemudian membuat perbedaan antara korupsi sebagai a fact of life dan korupsi sebagai a way of life.

Akibat yang Ditimbulkan Korupsi
Terganggunya netralitas birokrasi dari kepentingan politik sekelompok pihak mengakibatkan banyak keputusan politik dalam birokrasi menjadi lemah (Rose-Ackerman 1978). Bisa dipastikan pengambilan keputusan bias kepada kepentingan kelompok tertentu yang notabene memiliki kekuasaan besar di luar birokrasi yang mampu mengendalikan jalan birokrasi. Birokrasi menjadi rentan dengan sentuhan pengaruh di luar birokrasi.

Korupsi juga mengakibatkan hilangnya kewenangan moral. Padahal, dalam setiap pengambilan keputusan di birokrasi sangat dituntut adanya otonomi moral berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional sesuai dengan landasan etika dan moral. Korupsi kemudian berpotensi mengakibatkan terjadinya degradasi moral pejabat maupun pegawai di birokrasi. Ini yang kemudian lambat laun membawa birokrasi pada kondisi terjadinya pembusukan birokrasi secara masif.

Disamping itu, korupsi melemahkan efisiensi kegiatan pemerintah dimana rasio antara input dan output sebuah keputusan menjadi sangat timpang. Tersedotnya anggaran pemerintah pada pos-pos fiktif membuat anggaran publik tidak dekat dengan konteks akuntabilitas publik, salah satu pilar penting dalam konteks good governance. Kalau ini terjadi, dipastikan akan muncul sebuah “softness of state” dimana ada tindakan sosial yang mencegah terciptanya pemerintah yang efektif dan mengacaukan pembangunan nasional (Myrdal 1970; Nossiter 1970).

Korupsi juga berpotensi meningkatkan kejahatan yang semakin terorganisir, membebani wajib pajak, dan memberikan dampak secara langsung pada kaum miskin (Benson 1978). Publik semakin dituntut untuk membayar pada tingkat ongkos yang tinggi, langsung maupun tidak. (Gardiner and Lyman 1978). Dalam jangka panjang, semakin besar korupsi di birokrasi akan mengakibatkan kekebalan atas tindakan kriminal yang dilakukan orang tertentu. (Sherman 1978).

Memerangi Korupsi
Menurut Caiden (2001), korupsi adalah suatu masalah yang kompleks dengan faktor dan pendorong yang berbeda-beda. Korupsi mengambil bentuk yang berbeda, dan tidak ada lembaga dan pegawai publik yang imun dari korupsi. Oleh karenanya, kemauan politik (political will) merupakan salah satu prasyarat dalam upaya memerangi korupsi di birokrasi. Pemimpin politik harus memiliki komitmen untuk mengeradikasi korupsi yang semuanya itu harus dimulai dari menumbuhkembangkan komitmen pribadi. Tidak ada favoritism maupun standar ganda dalam pengungkapan kasus korupsi di birokrasi.

Disamping itu, public pressure menjadi hal yang esensial dalam mengeradikasi korupsi di birokrasi. Publik harus mampu mengawal jalannya birokrasi, sesuatu yang selama ini masih jauh dari harapan. Kemauan politik, tanpa dorongan yang kuat dari publik dalam menjaga integritas publik seringkali membuat birokrasi jauh dari publik. Untuk itu, publik harus tahu perilaku mana yang tidak dapat diterima dan kemana mereka harus menyuarakannya.

Dalam memerangi korupsi diperlukan adanya target kunci (key targets). ”Wilayah basah” biasanya memiliki pengaruh yang besar pada berbagai keputusan publik, dan ini rentan dengan persoalan korupsi. Biasanya korupsi muncul dalam wilayah yang memiliki derajat diskresi yang sangat besar. Disini kemudian cobaan juga menjadi sangat besar. Target utama adalah penegakan hukum yang berlaku bagi semua pihak, tanpa ada pertimbangan politis tertentu.

Tindakan antikorupsi memerlukan perubahan dalam struktur dan proses birokrasi. Perubahan organisasi diperlukan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang korup. Instrumen yang ada diantaranya pengadaan dan manajemen anggaran publik, reformasi administrasi, perlunya audit, sistem peradilan yang independen, kesadaran etika melalui informasi dan pendidikan publik. Inovasi birokrasi seperti kesepakatan rotasi, yuridiksi yang overlaping, organisasi yang paralel, dan birokrasi yang kompetiti, kalau dikombinasikan, maka akan mengurangi peluang munculnya korupsi. (Caiden 1979, 297).

Terakhir, penguatan etika pegawai (official ethics) menjadi bagian integral dalam memerangi korupsi. Kode etik harus ditegakkan sebagai suatu kebanggaan profesional dan disiplin personal. Tetapi integritas hanya dapat dijaga apabila ada kompensasi yang memadai. Pemerintah pun perlu memperkuat faktor-faktor penangkal (countervailing factors). Setiap masyarakat memiliki karakteristik tertentu yang mendorong terciptanya korupsi pejabat. Karenanya, perlu dicegah, karena kalau tidak maka korupsi yang endemik akan muncul. Karenanya perlu diatasi doktrin-doktrin yang menyesatkan, ketidaksetaraan, over regulasi sosial, loyalitas berbasis kekerabatan, ketiadaan norma legal-rasional, dan berbagai faktor kontributor yang lain.

Penutup
Dengan segala upaya, memang sangat sulit bagi pemerintah untuk memberantas korupsi di birokrasi sampai tuntas. Hal ini karena korupsi merupakan bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia dan selalu dan akan selalu ada dalam peradaban manusia. Meskipun demikian, berbagai pihak dalam konteks tata pemerintahan perlu mengambil tindakan untuk membatasi tendensi tersebut (Dobel 1978, 972).

Seperti pada uraian terdahulu, korupsi bisa membawa keuntungan maupun kerugian pada kualitas tata pemerintahan. Karenanya, sudah menjadi tanggung jawab bersama semua pihak agar korupsi bisa membawa keuntungan-keuntungan yang lebih besar daripada kerugian-kerugian yang ditimbulkannya. Di sini kemudian pemerintah sebagai ujung tombak tata pemerintahan perlu menetapkan strategi yang jitu.

Daftar Pustaka

  • Bhargava, Vinay and Emil Bolongaita. Challenging Corruption in Asia. Case Studies and a Framework for Action. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 2004
  • Cooper, Terry L. Handbook of Administrative Ethics. Second Edition. Marcel Dekker, Inc., 2001.
  • Johanng Raflambsdorff. The Institutional Economics of Corruption and Reform Theory, Evidence, and Policy. Cambridge University Press, 2007.
  • Rose-Ackerman, Susan (Ed). International Handbook on The Economics of Corruption. Edward Elgar Publishing Limited, 2006.
  • Caiden, Gerald and Dwivedi O.P. (Ed). Where Corruption Lives. Kumarian Press Inc. 2001.
  • Shah, Anwar. Performance Accountability and Combating Corruption: Public Sector Governance and Accountability. World Bank, 2007.

TATAP MUKA 1: PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Di negara berkembang, sekitar 11 juta anak berusia di bawah 5 tahun meninggal setiap tahun (UNDP 2001:9; WHO 1994; World Bank 1993a:1). Lebih dari 35.000 meninggal tiap hari dan 1.400 setiap jam. Lebih dari separo disebabkan diare akut yang diperparah oleh malnutrisi. Lebih dari 11 juta orang dewasa meninggal karena tuberkulosis. Kebanyakan kematian ini ada dalam masyarakat dengan tingkat kemiskinan dan deprivasi yang sangat tinggi.

Kondisi ini menegaskan sedemikian parahnya kemiskinan dunia yang harus segera dicari solusinya. Dalam konteks ini, studi ekonomi pembangunan berupaya mengkaji sekaligus menemukan solusi terbaik atas keterbelakangan (kemiskinan) di less developed countries (Stern 1989: 599).

Memang tidak ada satu jawaban otomatis yang berlaku untuk semua negara/wilayah. Berdasarkan pengalamannya, tiap negara melakukan pembangunan dengan caranya masing-masing sekaligus menentukan apa yang perlu atau tidak perlu untuk dilakukan.

Multidimensionalitas dalam Ekonomi Pembangunan
Dalam pembangunan inheren dimensi moral. Pembangunan harus menjamin terpenuhinya nilai-nilai kemanusiaan. Diantaranya tersedia peluang/kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu/keluarga; makanan dan tempat tinggal yang memadai; hidup di atas garis kemiskinan; peluang untuk mendapatkan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup; tingkat kesehatan yang tinggi; keamanan sosial bagi kaum manula; demokrasi dan partisipasi politik bagi masyarakat; perlakuan yang sama di depan hukum dan ekonomi tanpa memandang ras, gender, agama, kebangsaan, dan mencapai martabat individu.

Karena sifatnya yang multidimensi, ekonomi pembangunan berurusan dengan mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional, baik di sektor pemerintahan maupun swasta untuk mempercepat perbaikan-perbaikan dalam taraf kehidupan masyarakat miskin yang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Karenanya, ekonomi pembangunan berurusan dengan perubahan struktural dan institusional, supaya hasil-hasil pembangunan bisa dilaksanakan dengan cara yang paling efisien.

Isu-isu Strategis dalam Ekonomi Pembangunan
Menurut Todaro, ada beberapa persoalan yang harus segera dijawab melalui ilmu ekonomi pembangunan:

  1. Sumber dana pembangunan: Nasional atau internasional? Siapa yang paling diuntungkan dan mengapa? Mengapa negara atau kelompok tertentu kian kaya sedangkan yang lainnya tidak?
  2. Utang Negara Dunia Ketiga: Apakah utang berdampak positif bagi negara miskin? Kalau iya, apa syaratnya dan untuk apa utang tersebut digunakan? Lalu apakah negara-negara kaya sebaiknya terus memberi utang kepada negara-negara miskin, apa syarat dan tujuannya?
  3. Penanaman Modal Asing: Apakah masuknya modal perusahaan multinasional merupakan sesuatu yang baik bagi negara miskin, dan kalau memang baik, apa syarat-syaratnya?
  4. Ekspor Komoditas Primer: Apakah ekspor komoditi primer seperti hasil-hasil pertanian harus terus dikembangkan di negara-negara miskin, atau sebaiknya berfokus pada pembangunan industri secepat mungkin, terutama industri barang modal?
  5. Perdagangan Internasional: Apakah perdagangan internasional berdampak positif bagi pembangunan di negara miskin? Kalau ya, siapa sebenarnya yang diuntungkan oleh perdagangan semacam ini? Kalau tidak, apa alterntifnya?
  6. Pembangunan Pertanian: Karena 70% atau 80% penduduk di negara miskin hidup di pedesaan, bagaimana cara yang paling baik untuk melakukan pembangunan pertanian?
  7. Sistem Pendidikan: Apakah sistem pendidikan di negara-negara Dunia Ketiga memang membantu pembangunan ekonomi, atau sistem yang ada hanya memungkinkan kelompok atau kelas tertentu untuk mempertahankan kekayaan, kekuasaan dan pengaruhnya?
  8. Tata Ekonomi Dunia Baru: Mengapa ada tuntutan dari negara-negara Dunia Ketiga untuk segera dibentuk Tata Ekonomi Dunia Baru? Apakah ini mungkin, bagaimana dampaknya bagi kehidupan ekonomi negara miskin?

Terkait dengan hal tersebut, Nafziger (2006) mengajukan beberapa pertanyaan kritis berikut:

  1. Bagaimana 2/3 populasi dunia yang tergolong paling miskin dapat hidup?
  2. Apa makna pembangunan & pertumbuhan ekonomi?
  3. Bagaimana sejarah ekonomi pembangunan? Bagaimana kondisi ekonomi negara-negara berkembang dalam setengah abad terakhir?
  4. Apa karateristik dan institusi yang ada di negara-negara berkembang?
  5. Apa teori-teori utama dalam ekonomi pembangunan?
  6. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Dunia Ketiga dapat memperbaiki kondisi hidup kelompok miskin?
  7. Bagaimana mereduksi kemiskinan desa di negara berkembang?
  8. Apa dampak pertumbuhan populasi penduduk pada pembangunan ekonomi?
  9. Mengapa begitu banyak pengangguran di negara-negara berkembang?
  10. Faktor-faktor apa yang memengaruhi keahlian pekerja di Dunia Ketiga?
  11. Apa kriteria yang harus digunakan untuk mengalokasikan modal dalam proyek-proyek pembangunan?
  12. Faktor apa yang memberikan kontribusinya pada keberhasilan aktivitas kewirausahaan di negara-negara berkembang?
  13. Apakah kebijakan-kebijakan ekonomi dapat berkelanjutan untuk beberapa abad ke depan?
  14. Apa kebijakan fiskal dan moneter yang harus digunakan oleh suatu negara untuk mencapai pembangunan ekonomi?
  15. Bagaimana agar negara-negara terbelakang dapat mengekspor lebih banyak dan mengimpor lebih sedikit?
  16. Kebijakan apa yang dapat mengurangi utang internasional dan krisis finansial di negara-negara berkembang?
  17. Apa strategi perdagangan yang harus digunakan oleh negara-negara berkembang?
  18. Apakah negara-negara berkembang harus bergantung pada keputusan pasar atau perencanaan pemerintah dalam mengalokasikan risorsis?
  19. Apakah liberalisasi finansial, deregulasi, dan privatisasi dapat memperbaiki kinerja negara-negara terbelakang?

Pertumbuhan (Growth) dan Pembangunan (Development)
Walaupun tidak dapat dipisahkan, namun konsep pembangunan ekonomi (economic development) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth) dapat dibedakan. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi suatu negara atau pendapatan per kapita. Produksi biasanya diukur dari gross national product (GNP) atau gross national income (GNI), yakni total output barang dan jasa sebuah negara. Pertumbuhan (growth) memang perlu tetapi pembangunan tidak cukup hanya dengan pertumbuhan semata. Sedangkan pembangunan ekonomi (economic development) adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan perubahan distribusi output dan struktur ekonomi. Perubahan ini mencakup perbaikan taraf hidup setengah dari populasi yang lebih miskin; peningkatan dalam pendidikan dan keahlian angkatan kerja; dan kemajuan teknologi yang ada dalam suatu negara.

Pada dekade awal pembangunan (1960-1970) pertumbuhan ekonomi mendapatkan aksentuasi di negara berkembang. Namun karena terjadinya ketimpangan manfaat yang diterima bagi setengah dari populasi yang lebih miskin, muncul kekecewaan yang merebak luas dalam target-target PBB. Pada tahun 1969, Dudley Seers memberi sinyal pergeseran ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis: 1) Bagaimana dengan kemiskinannya?; 2) Bagaimana dengan tingkat pengangguran?; dan 3) Bagaimana dengan ketidakmerataan? Apabila terjadi perubahan terhadap ketiga aspek tersebut maka dapat dikatakan bahwa sebuah negara sedang mengalami periode pembangunan. Apabila satu atau dua dari ketiga aspek tersebut kian buruk maka akan sangat aneh untuk menyebutnya sebagai “pembangunan” meskipun pendapatan per kapita sebuah negara besar (Seers 1969:3–4).

Daftar Bacaan:

  1. James M.Cypher and James L.Dietz. The Process of Economic Development. 2nd Edition. Routledge. 2004
  2. Willis, Katie. Theories and Practices of Development. Routledge. 2005.
  3. Todaro, Michael P. Economic Development in the Third World. New York: Longman Inc. 1987.
  4. Nafziger, E. Wayne. Economic Development. Fourth Edition. Cambridge University Press. 2006.